AENEWS9.Com,Madiun-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun
menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam pembahasan sidang non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Non APBD) tahun 2019, dengan Agenda Pengambilan Keputusan bersama antara DPRD dan Bupati Madiun,Senin (31/12/2019) di ruang sidang DPRD Kabupaten Madiun.
Dua Raperda yang dibahas sekaligus diputuskan/ditetapkan menjadi Perda, diantaranya Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Madiun. Kedua, Raperda tentang Pencabutan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat/Desa.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Madiun, Fery Sudarsono dengan didampingi 3 Wakilnya. Sedangkan hadir dari ekskutif, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, serta pimpinan OPD di jajaran Pemkab. Madiun.
Sebelumnya dua Raperda non APBD tersebut sudah melalui pembahasan cukup panjang antara tim Pansus II dan III dengan tim Ekskutif. Kemudian hasilnya disampaikan oleh Ketua Pansus II, Rudy Triswahono dan oleh Ketua Pansus III, Wahyu Widayat dihadapan pihak ekskutif dan 38 wakil rakyat yang hadir.
Bupati Madiun dalam pidatonya menyampaikan bahwa Raperda yang dibahas telah dilaksanakan faslitasi oleh Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018.
Adapun hasil Fasilitasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur yang ditujukan kepada Bupati Madiun tanggal 27 Desember 2019 Nomor 188/26532/013.4/2019 perihal hasil Fasilitasi 2 Raperda Kabupaten Madiun, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan Persetujuan Bersama antara Pemda Madiun dengan DPRD. Seusai menyampaikan pidatonya, secara resmi Rapat Paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Madiun.(*)
