AENews9.com, Madiun- Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur menyampaikan penilaian atas standart pelayanan publik tahun 2019 kepada Bupati Madiun di Pendopo Ronggo Djoemeno, Selasa (21/1/2020)
Sebanyak 55 produk pelayanan dimasing-masing bidang pelayanan publik yang menjadi standart penilaian ombusman. Untuk Kabupaten Madiun sendiri rata-rata nilainya baik namun tipis, sehingga segera perlu adanya perbaikan. Dan adapun Dinas yang mendapatkan raport merah yaitu di Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Sosial, Itu yang menjadi PR Pemkab Madiun sehingga kedepan harus segera diperbaiki, terang Muchlikun Hadi dari Ombudsman Perwakilan Jatim.
Bupati Madiun menyampaikan terimakasih kepada Ombudsman yang telah memberikan penilaian terhadap standart pelayanan publik kepada pemerintah kabupaten madiun. Ini adalah tindak lanjut dari penghargaan yang diterimanya di Jakarta pada tahun lalu terhadap kepatuhan pelayanan publik.
Masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Madiun mendapatkan raport dengan nilai merah, namun Bupati Madiun sudah melakukan perbaikan untuk ditahun 2020. Seperti contoh penerangan jalan umum diruas-ruas jalan kabupaten madiun, beliau mengaku melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk melakukan pengerjaan tersebut dan sekarang prosesnya sudah sampai di Bappenas, terang Bupati madiun
Penghargaan itu,lanjut Bupati, bukan sesuatu yang terlalu dibanggakan, ini adalah standart bahwa kita wajib bisa memiliki standart pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kita sekarang sebenarnya sudah memperbaiki apa yang menjadikan penilaian itu jelek. Karena Penilaian yang dilakukan ombusman itu di tahun 2019 waktu saya baru menjabat sebagai Bupati dan ini tindak lanjut dari penghargaan tahun kemarin.
Bupati berharap kedepan mendapatkan penilaiannya yang jelek-jeleknya saja, sehingga segeranya dapat melakukan perbaikan karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Kabupaten Madiun.
“kita lihat rillnya dilapangan, yang baik belum tentu dapat diterima seluruh masyarakat Kabupaten Madiun, sehingga kita melihat sisi prioritas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut”, ungkap Bupati Madiun. (hm/ zm)
