Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPWI melalui Divis Hukum dan Advokasi PPWI, Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, kepada redaksi melalui saluran komunikasi WhatsApp-nya, Sabtu, 25 Juli 2020. “Atas arahan Pembina PPWI, Dr. Syahlan, SH, MH, kita akan menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator. Kegiatan ini nantinya dilaksanakan bersama para assessor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Mediator yang diberi kewenangan oleh Mahkamah Agung, rencana dengan IICT,” terang Dolfie Rompas.
Selanjutnya, Dolfie yang berprofesi sebagai pengacara itu menjelaskan bahwa mediator sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum di masyarakat, terutama pada kasus perdata dan delik aduan. “Mediator adalah seseorang yang membantu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Orang yang memiliki kompetensi sebagai mediator sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tengah masyarakat,” jelas Dolfie Rompas.
Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI menyampaikan bahwa gagasan untuk menyelenggarakan diklat dan sertifikasi profesi mediator ini didukung penuh oleh para praktisi hukum antara lain Dr. Syahlan, SH, MH yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Barat. “Bapak Dr. Syahlan sangat mendukung ide ini dan nantinya akan turun langsung sebagai narasumber dalam diklat dan sertifikasi mediator bersama-sama dengan kolega Beliau para assessor mediator lainnya,” ungkap Wilson Lalengke, 25 Juli 2020.
Terkait materi diklat, Wilson menjelaskan bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan diklat dan sertifikasi bidang mediator, pihaknya telah menyusun silabus dan materi pokok diklat. “Para peserta diklat akan dibekali dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan sebagai mediator. Materinya antara lain: Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengenalan Alternative Dispute Resolution (ADR), Analisis Konflik, Komunikasi yang Efektif, Pengantar Negosiasi, Strategi Negosiasi (Position Based vs. Interest Based), Pengantar dan Tahapan Mediasi, Teknik dan Skill Mediator, Penyusunan Agenda, Kaukus dan Merancang Kesepakatan, dan Kode Etik & Simulasi Kasus,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.
Selain itu, lanjut Wilson, para peserta akan mengikuti pre test dan post test (ujian teori), role play (ujian praktek), menganalisa konflik dan teknik mapping, serta praktek teknik negosiasi dan solusi konflik. “Melihat materinya yang presentase kegiatan praktek lebih banyak daripada teori, maka diklat ini dilaksanakan secara tatap muka langsung. Tidak efektif jika dilaksanakan secara daring,” kata Wilson lagi.
Untuk itu, jumlah peserta dibatasi dan harus disiplin dalam menerapkan protocol kesehatan di masa pandemic Covid-19 selama mengikuti diklat dan ujian sertifikasi profesi mediator. “Kita rencanakan 1 kelas maksimal 25 orang. Semua peserta harus mematuhi protocol kesehatan selama diklat dan ujian sertifikasi,” ujar alumni pasca sarjana dari Birmingham University Inggris itu.
Terkait persyaratan peserta dan jadwal pendaftaran, Wilson menjelaskan bahwa persyaratan pendidikan minimal SLTA sederajat, dan boleh dari semua kalangan. “Persyaratan pendidikan minimal SLTA. Semua profesi dan latar belakang dapat mengikuti diklat dan mengambil ujian sertifikasi profesi mediator. Kita buka kesempatan seluas-luasnya bagi semua kalangan untuk mendaftar, mulai dari sekarang hingga seminggu sebelum pelaksanaan diklat,” jelas Wilson.
Bagi warga masyarakat yang berminat menjadi mediator, silahkan menghubungi panitia pelaksana di Sekretariat PPWI Nasional pada nomor telepon 021-53668243 (Mbak Wina), 081319637555 (Dolfie Rompas), atau 081371549165 (Shony). (APL/Red)
