AENews9.com Madiun- Pengaduan masyarakat menjadi instrumen penting dalam penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut mengamanatkan seluruh Unit Kerja di Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan pengaduan sebagai salah satu instrumen penguatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Seperti halnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Madiun yang baru membuka Mall Pelayanan Publik ( MPP) untuk memanjakan para pemohon agar dalam pengurusan izin bisa semakin cepat dan efisien.Selain itu juga telah disiapkan perangkat pengaduan masyarakat berkaitan dengan proses pelayanan terpadu satu pintu tersebut.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik .
Kepala DPMPTS kabupaten Madiun melalui Kabid Pengaduan Aris Budi , menjelaskan bahwasanya pengaduan terkait pelayanan publik di MPP Kabupaten Madiun sebagai jembatan solusi jika ada keterlambatan perijinan dan muncul permasalahan dalam pengurusan.
“Pengaduan itu sifatnya memberikan solusi ysng terbaik terkait keterlambatan perijinan tapi bukan menyelesaikan perijinan. Selain itu juga untuk memecahkan permasalahan yang muncul saat melakukan pengurusan perijinan,” kata Aris Budi S, Selasa (13/10/2020).
Sebagai informasi, di Mall Pelayanan Publik( MPP) yang berada di Jalan Alun-Alun Utara Kota Madiun ada sekitar 20 jenis pelayanan dari berbagai instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.Selain itu juga disediakan Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Khusus Disabilitas (seperti kursi roda), Mesin Antrian, Meja, Kursi, AC, Running Text Jenis Layanan, Tampilan Layar Elektronik Standar Pelayanan, Fasilitas Bermain Anak, Perpustakaan, Lahan Parkir yang luas.(zm)
